Demo Proyek Jalur Biru di Dinas PUPR Kalteng Berakhir Ricuh, Massa dan Pejabat Saling Adu Mulut
PALANGKA RAYA, BIMARAYA.COM – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Kalteng Bergerak di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Rabu (03/06/2026), berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat massa aksi dan perwakilan Dinas PUPR Kalteng terlibat adu mulut dalam proses penandatanganan dokumen tuntutan terkait proyek jalur biru.
Ketegangan bermula setelah Koordinator Aksi, Joseph, membacakan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom. Massa meminta dokumen tuntutan ditandatangani sebagai bentuk komitmen tindak lanjut dari pihak dinas.
Namun, proses tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Perdebatan antara kedua pihak pun terjadi hingga memicu suasana memanas di lokasi aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, Aliansi Kalteng Bergerak menyampaikan empat tuntutan utama. Tuntutan pertama meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek pengecatan jalur sepeda yang dinilai cepat luntur dan diduga memiliki sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Tuntutan kedua mendesak Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan instansi.
Selanjutnya, massa meminta pemerintah mengevaluasi serta menghentikan proyek-proyek yang dianggap bermasalah guna mencegah pemborosan anggaran daerah.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Koordinator Aksi Aliansi Kalteng Bergerak, Joseph, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dari pemerintah.
“Beberapa persoalan pembangunan yang menjadi sorotan, khususnya mengenai jalur sepeda yang saat ini mengalami kerusakan atau mengelupas serta penggunaan anggaran yang dinilai belum jelas,” ujar Joseph.
Menurutnya, tuntutan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan proyek jalur biru, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan anggaran publik.
Sementara itu, peserta aksi, Afan Safrian, menyatakan massa akan kembali menggelar demonstrasi apabila tuntutan yang diajukan belum mendapatkan respons sesuai harapan.
“Kami akan kembali hadir sampai poin-poin tuntutan ini ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR,” tegas Afan. (Bayu/red)
Tinggalkan Balasan