DPW APRI Kalteng Resmi Dilantik, Siap Bentuk DPC di Seluruh Daerah dan Tata Legalitas Pertambangan Rakyat

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Momentum bersejarah bagi dunia pertambangan rakyat di Bumi Tambun Bungai resmi tercipta. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPW APRI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi dilantik dan dikukuhkan pada Kamis (16/7/2026). Prosesi yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Jayang Tingang, Kota Palangka Raya, dengan dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda Kalteng, tokoh masyarakat, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota.

Gubernur Kalteng turut hadir menyaksikan langsung prosesi pengukuhan ini. Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Kalteng menegaskan bahwa sektor pertambangan telah lama menjadi urat nadi perekonomian dan sumber mata pencaharian utama masyarakat. Pemprov Kalteng menaruh harapan besar agar DPW APRI Kalteng mampu menjadi jembatan kokoh dan mitra strategis pemerintah dalam menata potensi ekonomi daerah.

“Momentum pelantikan ini menjadi awal dari tanggung jawab besar untuk membawa APRI menjadi mitra strategis pemerintah, sekaligus pelindung bagi para penambang rakyat di Kalimantan Tengah. Pemprov Kalteng berkomitmen penuh mendukung iklim usaha yang kondusif, berkeadilan, dan siap membuka ruang dialog untuk merumuskan kebijakan yang pro-rakyat namun tetap patuh pada kelestarian lingkungan,” ujar Sekda Linae Victoria Aden saat membacakan amanat Gubernur.

Usai resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP APRI, Ketua DPW APRI Kalteng yang baru dilantik, Jaya Samaya Monong, S.E., M.Si., menyatakan kesiapan jajarannya untuk langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi internal. Langkah perdana yang akan diambil adalah memperluas jaringan organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami siap untuk melaksanakan konsolidasi. DPW APRI Kalteng akan segera membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APRI di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, serta membentuk Responsible Mining Community (RMC) di wilayah-wilayah yang memiliki potensi tambang rakyat,” tegas Jaya dalam sambutannya.

Jaya S. Monong juga menekankan bahwa fokus perjuangan APRI Kalteng tidak akan terbatas pada satu komoditas seperti tambang emas saja. APRI berkomitmen menata seluruh jenis tambang rakyat, termasuk sektor tambang batuan non-logam atau galian C (seperti pasir, kerikil, dan latrit) yang kebutuhannya sangat tinggi untuk pembangunan infrastruktur pemerintah maupun swasta di berbagai kabupaten. Menurutnya, jika sektor galian C ini dikelola dengan baik dan benar, dampaknya akan sangat signifikan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi maupun kabupaten/kota.

Pandangan strategis dan optimistis juga dipaparkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APRI, Ir. Gatot Sugiharto. Dalam arahannya, Gatot mengingatkan bahwa aktivitas menambang sudah menjadi karakter historis masyarakat Kalteng sejak abad-abad awal.

Ia meminta pengurus yang baru dilantik untuk jeli melihat potensi komoditas masa depan, salah satunya adalah pasir silika Kalteng yang dinilainya memiliki tingkat kemurnian tertinggi dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

“Silika di Kalteng ini sangat murni dan luar biasa bagus. Jika konsolidasi tata kelola dari APRI dan pemerintah berjalan matang, bukan tidak mungkin kita bisa memindahkan kejayaan industri teknologi seperti Silicon Valley di Amerika ke Kalimantan Tengah,” ungkap Gatot.

Untuk mendukung visi besar tersebut menembus pasar global, DPP APRI menginstruksikan penerapan *Responsible Mining Community* (RMC). Melalui sistem RMC ini, APRI akan mendampingi penambang rakyat yang telah berkelompok agar proses penambangan dilakukan secara bertanggung jawab, mulai dari pengajuan dan pengurusan dokumen Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga standarisasi produknya.

Melalui sinergi yang kuat antara regulasi ramah lingkungan dari pemerintah daerah, manajemen modern dari DPP APRI, serta komitmen kerja keras dari pengurus wilayah DPW APRI Kalteng, legalitas pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah diharapkan dapat segera terwujud demi tercapainya ekonomi rakyat yang kuat, aman, dan alam yang tetap terjaga. (bayu)