Wali Kota Fairid Naparin Minta ASN Palangka Raya Terapkan Antikorupsi dalam Setiap Kebijakan
BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, meminta seluruh perangkat daerah menerapkan prinsip antikorupsi dalam setiap kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh sebatas pemenuhan indikator penilaian, tetapi harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas aparatur pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fairid dalam kegiatan pengumuman hasil penilaian Kota Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026, Rabu (18/11/2026). Program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu menjadi salah satu sarana evaluasi tata kelola pemerintahan daerah.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap kebijakan, keputusan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fairid.
Fairid mengatakan, pembangunan pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keteladanan seluruh penyelenggara pemerintahan. Karena itu, setiap perangkat daerah harus menerapkan nilai integritas secara berkelanjutan, terutama dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata, dan setiap aparatur menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemko Palangka Raya mendorong peningkatan integritas dan akuntabilitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah lainnya mencakup transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, pencegahan konflik kepentingan, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan.
Pemerintah kota juga berupaya memperkuat pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian agar layanan masyarakat semakin mudah, cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
“Saya meminta seluruh unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menjadikan hasil penilaian, catatan, serta rekomendasi dari Tim Penilai sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut yang serius,” katanya.
Fairid mengingatkan perangkat daerah agar tidak berpuas diri terhadap capaian penilaian yang telah diperoleh. Setiap kekurangan harus menjadi dasar pembenahan yang terarah dan terukur. Ia juga mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat dalam membangun budaya integritas.
“Melalui program Kabupaten/Kota Ber-AKSI yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, kami berharap dapat semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem pemerintahan yang berintegritas, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, serta perbaikan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (An)
Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp
Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.
Ikuti Saluran WhatsAppDukung Jurnalisme Independen Bimaraya
Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).
⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan





Tinggalkan Balasan