Wali Kota Fairid Naparin Minta Seluruh OPD Palangka Raya Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK
BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menindaklanjuti hasil penilaian dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Permintaan itu disampaikan Fairid dalam kegiatan pengumuman hasil penilaian Kota Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, hasil penilaian tidak boleh hanya menjadi capaian administratif, tetapi harus menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya meminta seluruh unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menjadikan hasil penilaian, catatan, serta rekomendasi dari Tim Penilai sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut yang serius,” ujar Fairid.
Menurutnya, upaya membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran. Karena itu, setiap perangkat daerah harus menerapkan prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Fairid mengatakan, apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil penilaian, hal tersebut harus menjadi dorongan untuk melakukan pembenahan secara terarah dan terukur. Sementara praktik baik yang telah berjalan perlu dipertahankan serta ditingkatkan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri terhadap hasil yang telah diperoleh. Pasalnya, integritas merupakan komitmen yang harus dijaga secara berkelanjutan, bukan hanya ketika proses penilaian berlangsung.
Dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi, Pemko Palangka Raya mendorong penguatan pengawasan internal, transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, pencegahan gratifikasi serta penyalahgunaan kewenangan, hingga perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar juga menjadi perhatian pemerintah kota. Penguatan sistem pengaduan masyarakat serta perlindungan terhadap pelapor turut menjadi bagian dari langkah pencegahan korupsi.
“Apabila terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki, mari kita jadikan sebagai dorongan untuk berbenah. Apabila terdapat praktik baik yang sudah berjalan, mari kita pertahankan dan tingkatkan,” tegasnya.
Fairid berharap seluruh OPD dapat menjalankan rekomendasi tersebut secara konsisten sehingga upaya membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat dapat terus diperkuat. (red)
Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp
Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.
Ikuti Saluran WhatsAppDukung Jurnalisme Independen Bimaraya
Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).
⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan





Tinggalkan Balasan