Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

Raih Nilai Istimewa 92,9dari KPK, Kota Palangka Raya Ditetapkan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi

Kegiatan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Tim Penilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Hapakat Jaya Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11). Dok. Abimanyu/An/Bimaraya.com

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya memperoleh skor 92,9 dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan ditetapkan sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai elemen masyarakat dalam mendorong pemerintahan yang berintegritas.

“Penilaian ini menjadi momentum bagi kami untuk mendapatkan evaluasi sekaligus masukan dari tim penilai. Rekomendasi yang diberikan akan menjadi bekal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya di Aula Hapakat Jaya Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Fairid, hasil yang diperoleh tersebut harus menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam membangun birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab.

“Pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau pencapaian angka penilaian. Hal terpenting adalah bagaimana prinsip antikorupsi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegasnya.

Sejumlah langkah penguatan terus dilakukan Pemko Palangka Raya, di antaranya meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur sipil negara (ASN), memperbaiki transparansi pengelolaan keuangan serta aset daerah, dan mengantisipasi potensi gratifikasi maupun konflik kepentingan.

Pemko juga memperkuat pengawasan internal, menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta membenahi sistem pengadaan barang dan jasa. Peningkatan pelayanan publik dan mekanisme pengaduan masyarakat turut menjadi bagian dari upaya tersebut.

Fairid menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Seluruh aparatur juga diminta memastikan program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Seluruh perangkat daerah harus mencermati hasil evaluasi yang diberikan tim penilai. Setiap catatan dan rekomendasi perlu ditindaklanjuti melalui langkah pembenahan yang konkret, bukan sekadar dijadikan dokumen pelengkap,” katanya.

Dia mengingatkan agar perolehan skor 92,9 tidak membuat jajaran pemerintah daerah terlena. Berbagai kekurangan yang ditemukan selama proses penilaian justru harus menjadi dasar untuk menyusun perbaikan yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Selain mengandalkan peran pemerintah, Fairid turut mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang menjunjung tinggi nilai antikorupsi. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi wanita, hingga dunia usaha dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan kejujuran dan tanggung jawab.

“Budaya integritas harus dibangun melalui kebiasaan dan perilaku sehari-hari. Nilai kejujuran dan tanggung jawab perlu diterapkan dalam setiap tindakan, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat,” pungkasnya. (An)

📢

Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp

Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.

Ikuti Saluran WhatsApp
📰

Dukung Jurnalisme Independen Bimaraya

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini