Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Palangka Raya Ditanggung Pihak Ketiga Selama 10 Tahun

Deretan lampu PJU yang berada di Jalan G. Obos, Palangka Raya. (Abimanyu/An/Bimaraya.com)

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan skema pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU). Melalui kerja sama senilai Rp86 miliar tersebut, pemasangan hingga pemeliharaan PJU akan menjadi tanggung jawab pihak ketiga selama masa kontrak 10 tahun.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan skema tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengurangi beban belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya biaya pemasangan dan pemeliharaan PJU.

“Jadi, nanti murni pemasangan, perawatan, dan lain hal masalah PJU itu bukan lagi beban dari APBD. Tapi dikerjasamakan yang namanya KPDBU,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Fairid menjelaskan, selama ini kebutuhan pemeliharaan dan pengelolaan PJU menjadi salah satu beban keuangan daerah. Bahkan, pengeluaran Pemko Palangka Raya untuk kebutuhan tersebut diperkirakan mencapai Rp35 miliar hingga Rp40 miliar setiap tahun.

Dengan adanya skema KPDBU, tanggung jawab pemeliharaan nantinya dialihkan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan kontrak. Masa pemeliharaan dalam kerja sama tersebut direncanakan berlangsung selama 10 tahun.

“Pemeliharaan itu dari pihak ketiga semua. Rp86 miliar itu termasuk pemeliharaan, kontraknya 10 tahun,” jelasnya.

Menurut Fairid, pengalihan tanggung jawab tersebut diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan PJU ke sektor pembangunan lainnya.

“Sekarang itu bisa kami lepaskan, jadi dana itu bisa dialihkan ke mana. Itu kan alternatif kreatif finansial,” katanya.

Ia menilai, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi tanpa mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan demikian, APBD dapat lebih difokuskan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Fairid menyebut, kerja sama KPDBU tersebut telah memperoleh kesepakatan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan tahapan perencanaan, penyesuaian, dan proses tender sebelum pekerjaan dimulai.

Ia berharap program tersebut dapat mulai berjalan pada 2027, dengan harapan pelaksanaannya bisa direalisasikan melalui APBD Perubahan.

Melalui skema ini, Pemko Palangka Raya menargetkan peningkatan kualitas penerangan jalan sekaligus mengurangi beban pembiayaan pemeliharaan PJU yang selama ini ditanggung melalui APBD. (An)

📢

Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp

Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.

Ikuti Saluran WhatsApp
📰

Dukung Jurnalisme Independen Bimaraya

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini