Dari Blank Spot hingga Validitas Data, BI Kalteng Petakan Tantangan Penyaluran Bansos Non-Tunai

PALANGKA RAYA, BIMARAYA.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan literasi sistem pembayaran, dan edukasi kepada pelaksana program agar penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, serta transparan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Kamis (25/06/2026). Kegiatan dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, sebagai forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan penyaluran BSNT sekaligus merumuskan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas program.

FGD dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kementerian Sosial.

Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, perlindungan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi untuk mempercepat sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.

Sebagai tindak lanjut hasil FGD, Bank Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 pada Jumat (26/06/2026). Kegiatan ini diikuti para pelaksana program bantuan sosial, pemangku kepentingan terkait, serta melibatkan 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaksana program sekaligus memperkuat literasi sistem pembayaran digital dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.

Bank Indonesia menegaskan, penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi fokus utama agar setiap instansi dapat menjalankan perannya secara optimal, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga edukasi kepada masyarakat.

“Penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi fokus utama agar setiap instansi mampu menjalankan perannya secara optimal, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga edukasi kepada masyarakat,” demikian komitmen Bank Indonesia dalam kegiatan tersebut.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial. Penguatan sistem pembayaran yang aman, inklusif, dan didukung koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran BSNT sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah. (red)