Pacu Kualitas Pelaporan Pro SN, Pemprov Kalteng Lakukan Pembenahan dan Penguatan Data Dukung

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat sistem pelaporan dan data dukung Program Strategis Nasional (Pro SN) setelah hasil evaluasi Semester II 2025 menunjukkan capaian penilaian masih rendah. Pembenahan dilakukan untuk menghadapi evaluasi Semester I 2026 yang melibatkan Inspektorat, Bapperida, dan belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu di Kalteng.

Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Eko Sulistiono mengatakan, kendala utama pada evaluasi sebelumnya terdapat pada administrasi pelaporan dan kelengkapan data dukung yang disampaikan OPD.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan Penilaian Tim Evaluasi Laporan Kinerja Pro SN di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat (14/08/2026).

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan ini dilaksanakan agar nilai Pro SN Kalimantan Tengah bisa ditingkatkan. Evaluasi ini dilakukan dua kali setahun. Dari hasil evaluasi Semester II Tahun 2025 lalu, catatan utama kita ada pada masalah pelaporan administratif,” ujar Eko.

Menurut Eko, rendahnya nilai evaluasi tidak secara langsung menunjukkan program di lapangan tidak berjalan. Persoalan justru berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dokumen yang disampaikan pemerintah daerah dan kriteria penilaian tim validator pusat.

“Sistem penilaian ini menggunakan aplikasi berbasis elektronik. Jadi apa yang kita sajikan, itulah yang dinilai,” katanya.

Eko mencontohkan, OPD terkadang hanya mengunggah dokumen dalam bentuk file Excel. Sementara itu, tim evaluasi pusat membutuhkan dokumen resmi yang dilengkapi pengesahan serta bukti fisik pendukung lainnya.

“Jadi ini masalah data dukung pelaporan yang perlu dibenahi dan disempurnakan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya, Inspektorat Provinsi Kalteng akan memperkuat koordinasi dengan Bapperida dan belasan OPD terkait. Langkah tersebut mencakup pemetaan serta evaluasi terhadap kelemahan sistem pelaporan pada penilaian sebelumnya.

Eko menjelaskan, Pro SN di Kalteng mencakup sejumlah program prioritas pemerintah pusat, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, dan Sekolah Rakyat.

Namun, indikator penilaian setiap program disesuaikan dengan kewenangan serta penetapan pemerintah pusat. Program Sekolah Rakyat, misalnya, hanya menjadi indikator bagi daerah yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan.

“Sekolah Rakyat tidak mencakup semua daerah, hanya ada di empat kabupaten. Bagi daerah yang memang tidak ditetapkan program tersebut oleh pusat, indikatornya tidak dihitung,” jelas Eko.

Sementara itu, indikator terkait MBG dan pemenuhan gizi ibu serta balita berlaku secara menyeluruh sesuai ketentuan penilaian.

Eko optimistis pembenahan administrasi, penguatan data dukung, dan asistensi antar-OPD dapat meningkatkan kualitas pelaporan Pro SN Kalteng pada evaluasi berikutnya.

Dengan perbaikan tersebut, data yang disampaikan dalam sistem penilaian diharapkan semakin lengkap, valid, dan mampu menggambarkan pelaksanaan program pembangunan di Kalteng secara lebih akurat. (Abimanyu/bayu)