Anak Kurang Kasih Sayang Rentan Terpapar Radikalisme, Densus 88 Usung Gerakan Resiliensi

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Densus 88 Antiteror Polri memperkuat pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Kalimantan Tengah, termasuk melalui keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang digital. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan paparan paham kekerasan terhadap sejumlah anak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Komandan Tim Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) serta Pencegahan Densus 88 Antiteror Polri, IPTU Ganjar Satrio, mengatakan ketahanan masyarakat menjadi salah satu kunci menghadapi perubahan pola penyebaran paham kekerasan.

Menurut Ganjar, penyebaran paham tersebut kini tidak selalu berlangsung melalui pertemuan langsung. Media sosial, permainan daring, dan aplikasi komunikasi dapat menjadi ruang interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal.

“Di Kotim kami sudah melakukan beberapa intervensi. Anak adalah tanggung jawab kita bersama dan anak sebagai korban,” ujar Ganjar.

Anak Rentan Terpapar Melalui Ruang Digital

Ganjar menjelaskan paparan dapat berlangsung secara bertahap. Anak dapat menerima tautan, masuk ke grup tertentu, kemudian berinteraksi dalam komunikasi tertutup sebelum mendapatkan materi yang mengandung paham kekerasan.

“Dari sana, korban perlahan diberikan berbagai materi yang mengandung paham kekerasan dan dilakukan proses indoktrinasi,” katanya.

Densus 88 tidak menempatkan anak sebagai pelaku dalam kondisi tersebut. Pendekatan yang dilakukan mengarah pada perlindungan, intervensi, dan pendampingan agar anak tidak semakin jauh terpapar paham kekerasan.

Ganjar menilai keluarga memiliki posisi strategis dalam mencegah paparan tersebut. Orang tua tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga membangun komunikasi dan mengetahui aktivitas anak di ruang digital.

“Peran keluarga ini untuk mendidik anaknya. Rata-rata anak-anak ini kurang kasih sayang. Ditambah lagi mengenal media sosial yang masif dan hampir tanpa saring,” ujar Ganjar.

Pengawasan digital, menurut dia, tidak cukup hanya dengan membatasi penggunaan gawai. Orang tua perlu memahami konten yang dikonsumsi anak serta mengetahui dengan siapa mereka berinteraksi.

Densus 88 Dorong Gerakan Resiliensi Sosial

Satgaswil Kalteng Densus 88 mengembangkan Gerakan Resiliensi Sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan. Gerakan tersebut melibatkan pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, keluarga, dan masyarakat.

Strategi tersebut dilakukan melalui dua pendekatan, yakni langsung dan digital.

Pendekatan langsung mencakup sosialisasi, edukasi publik, imbauan kamtibmas, serta dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, keluarga, dan kelompok warga.

Sementara pendekatan digital dilakukan melalui pembuatan konten kontra-narasi, edukasi literasi digital, serta kampanye perdamaian.

Pendekatan digital dinilai penting karena pola paparan yang ditemukan di Kotim menunjukkan ruang maya dapat menjadi pintu masuk komunikasi antara anak dengan pihak di luar lingkungan tempat tinggalnya.

Karena itu, pencegahan perlu dilakukan di ruang yang sama dengan tempat penyebaran informasi dan komunikasi tersebut.

Penanganan Melibatkan Lintas Lembaga

Densus 88 melibatkan sejumlah unsur dalam penanganan anak yang terpapar di Kotim. Di antaranya pemerintah daerah, kepolisian, dunia pendidikan, DP3AP2KB, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Kementerian Agama.

Setiap lembaga memiliki peran dalam membangun sistem pencegahan. Sekolah dapat memantau perubahan perilaku dan memperkuat pendidikan karakter, sementara keluarga berperan menjaga komunikasi dengan anak.

Pemerintah daerah menyediakan dukungan kebijakan dan layanan pendampingan. Aparat menjalankan pencegahan dan penanganan sesuai kewenangannya.

“Kami Densus 88 akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh unsur terkait untuk memperkuat edukasi serta pencegahan di tengah masyarakat,” ujar Ganjar.

Pencegahan Dimulai Sebelum Kekerasan Terjadi

Ganjar menyebut paparan tersebut berkaitan dengan perubahan pemahaman yang dapat berlangsung secara perlahan. Informasi yang keliru dapat diterima berulang kali hingga seseorang menganggapnya sebagai kebenaran.

“Ini kejahatan pemahaman. Karena kesalahan, tetapi diyakini kebenarannya karena orang-orang tidak bertanggung jawab itu mencekoki terus hal yang salah seolah-olah menjadi sesuatu kebenaran,” kata Ganjar.

Karena itu, pencegahan tidak harus menunggu munculnya tindakan kekerasan. Intervensi perlu dilakukan ketika tanda-tanda awal paparan mulai terlihat.

Gerakan Resiliensi Sosial juga membutuhkan pelaksanaan yang berkelanjutan. Edukasi masyarakat perlu diikuti kemampuan memeriksa informasi dan mengenali pola manipulasi dalam komunikasi digital.

Sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam membangun kemampuan tersebut. Pendampingan juga diperlukan ketika anak menghadapi persoalan atau interaksi berisiko di ruang digital.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur turut mendorong penguatan pengawasan dan pendampingan anak setelah adanya temuan paparan tersebut.

Pembatasan penggunaan gawai dapat menjadi salah satu langkah. Namun, upaya itu perlu berjalan bersama pendidikan literasi digital dan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak.

Penguatan ketahanan sosial juga perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Edukasi, kampanye digital, kemampuan masyarakat mengenali narasi kekerasan, serta mekanisme pendampingan anak perlu terus dievaluasi.

Ketika paham kekerasan dapat masuk melalui layar telepon seluler, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan di ruang kelas atau kantor pemerintahan.

Keluarga, lingkungan sosial, sekolah, pemerintah, dan masyarakat perlu menjadi bagian dari benteng pencegahan dengan memperkuat komunikasi, pendampingan, serta kemampuan menyaring informasi digital. (red)