Dorong Kebijakan Berbasis Data, YPK-BG Serahkan Kajian Mitigasi Karhutla ke Bapperida dan DPRD Kalteng

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing Palangka Raya (YPK-BG) menyiapkan kajian ilmiah untuk memperkuat sistem mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kajian bertema “Penguatan Sistem Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Tengah” itu disampaikan kepada Bapperida dan DPRD Kalteng sebagai masukan penyusunan kebijakan daerah.

Pengusul kajian YPK-BG, Damai Alam Usop, mengatakan karhutla perlu dipahami sebagai persoalan sistem, bukan hanya terkait sumber api. Faktor iklim, hidrologi gambut, perubahan tutupan lahan, penggunaan lahan, kapasitas pencegahan dan pemadaman, hingga anggaran dinilai saling berkaitan.

“Karhutla harus dibaca sebagai persoalan sistem, bukan sekadar peristiwa api. Ketika pola iklim, kondisi gambut, sumber penyalaan, penggunaan lahan, kapasitas pemadaman, dan anggaran dianalisis bersama, pemerintah dapat menentukan intervensi yang lebih tepat sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana besar,” kata Damai dalam press release kepada Bimaraya.com, Kamis (03/09/2026).

Kajian tersebut akan mencakup analisis spasial dan temporal kebakaran, kondisi iklim dan gambut, tata guna lahan, aspek sosial dan hukum, perencanaan anggaran, serta kapasitas teknologi pemadaman.

Salah satu target kajian ialah menyusun atlas risiko karhutla Kalteng. Pemetaan akan mempertimbangkan pola kebakaran, kondisi iklim, gambut, penggunaan lahan, hingga tingkat paparan penduduk.

YPK-BG juga akan menganalisis faktor yang membuat suatu wilayah lebih mudah terbakar. Kajian akan membedakan sumber penyalaan dengan kondisi bentang alam yang memungkinkan api berkembang lebih cepat.

Pada aspek sosial, penelitian akan mengkaji praktik peladangan dan kearifan lokal berdasarkan komunitas, lokasi, skala kegiatan, kondisi ekologis, serta ketentuan hukum. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menghindari generalisasi terhadap masyarakat tertentu.

Tanggung jawab pemerintah, masyarakat, pemegang izin atau konsesi, perkebunan, pertambangan, dan pihak lainnya juga akan dikaji berdasarkan data serta bukti kejadian yang dapat diverifikasi.

Teknologi Pemadaman

YPK-BG turut mengkaji penggunaan teknologi pemadaman, termasuk opsi pesawat amfibi seperti Canadair CL-415 atau DHC-515.

Damai menegaskan, penyebutan pesawat amfibi dalam kajian bukan berarti YPK-BG mengusulkan pemerintah membeli pesawat tersebut.

“Teknologi tidak boleh dipilih karena terlihat paling canggih. Yang harus diuji adalah apakah teknologi itu sesuai dengan geografi Kalimantan Tengah, dapat dioperasikan dengan aman, terpelihara, dan memberikan pengurangan risiko yang sepadan dengan biaya,” ujarnya.

Menurut Damai, setiap pilihan teknologi perlu melalui studi kelayakan. Opsi yang dikaji dapat berupa pembelian, penyewaan, kontrak musiman, armada bersama pemerintah pusat, atau tidak menggunakan pesawat amfibi jika hasil penelitian menunjukkan opsi tersebut tidak layak.

Kajian akan mempertimbangkan ketersediaan sumber air, jarak lokasi kebakaran, pangkalan operasi, kesiapan pilot dan teknisi, pemeliharaan, suku cadang, keselamatan penerbangan, hingga biaya siklus hidup.

Efisiensi Anggaran Karhutla

YPK-BG juga menyoroti efisiensi anggaran penanganan karhutla. Ukuran efisiensi dinilai tidak hanya berdasarkan besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga kemampuan belanja tersebut dalam menurunkan risiko dan kerugian masyarakat.

Karena itu, belanja untuk pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga pemulihan dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Kajian juga akan melihat dampak karhutla terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, rehabilitasi lingkungan, dan kerusakan ekologis. Pembagian pembiayaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat juga dinilai perlu diperjelas.

YPK-BG turut mengkaji keterkaitan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan kebutuhan mitigasi karhutla.

Aspirasi seperti pembangunan sumur bor, pengadaan pompa, akses pemadaman, drainase, maupun sumber air diusulkan dilengkapi data lokasi, tingkat risiko, jumlah penerima manfaat, riwayat kejadian, kewenangan, perkiraan biaya, dan indikator hasil.

Dengan pendekatan tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi daftar kebutuhan, tetapi dapat diuji berdasarkan tingkat risiko dan manfaatnya.

“Yang ingin dibangun adalah mata rantai yang jelas: kajian ilmiah menjadi dasar perencanaan, perencanaan menentukan prioritas, prioritas memperoleh anggaran, anggaran menjadi tindakan, dan tindakan diukur hasilnya untuk memperbaiki kebijakan berikutnya,” tegas Damai.

Dorong Kebijakan Berbasis Data

YPK-BG mengingatkan kajian karhutla perlu menghindari penggunaan asumsi dalam menentukan penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab.

Praktik peladangan masyarakat maupun aktivitas korporasi tidak dapat langsung disebut sebagai penyebab kebakaran tanpa dukungan bukti.

Informasi dari video, berita, titik panas, atau media sosial juga dinilai belum cukup untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas suatu kejadian.

Data tersebut tetap dapat menjadi informasi awal atau gambaran persepsi publik. Namun, penentuan penyebab dan tanggung jawab perlu didasarkan pada bukti lapangan, batas pengelolaan lahan, riwayat penggunaan lahan, dokumen resmi, serta hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

YPK-BG berharap Bapperida Kalteng dapat menelaah naskah tersebut sebagai masukan bagi riset dan inovasi daerah. Mereka juga mendorong forum pembahasan teknis lintas perangkat daerah agar hasil kajian dapat diselaraskan dengan RPJMD dan RKPD.

Kepada DPRD Kalteng, naskah tersebut diharapkan menjadi bahan aspirasi dan masukan untuk memperkuat pengawasan anggaran, keterbukaan data, serta penyusunan Pokir berbasis risiko dan hasil.

YPK-BG merupakan yayasan yang berkedudukan di Palangka Raya. Berdasarkan dokumen pendiriannya, yayasan memiliki ruang kegiatan antara lain penelitian ilmu pengetahuan, pelestarian lingkungan hidup, kegiatan kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. (red)