Wagub Edy Pratowo Tekankan Efisiensi dan Pengelolaan Keuangan Sehat dalam Perubahan APBD 2026

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (09/09/2026), dengan agenda penyampaian pidato pengantar Gubernur Kalteng terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyerahan dokumen kepada pimpinan DPRD.

Dalam rapat tersebut, Edy Pratowo menyampaikan proyeksi struktur Perubahan APBD Kalteng 2026. Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp5,315 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp5,541 triliun lebih.

Dengan komposisi tersebut, Perubahan APBD Kalteng 2026 mencatat defisit sebesar Rp225 miliar lebih. Pemerintah Provinsi Kalteng menyiapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut sesuai proyeksi yang telah dibahas bersama DPRD.

Edy menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari capaian kinerja program dan kegiatan, kondisi hingga akhir tahun anggaran, dampak inflasi, dinamika ekonomi global, nasional dan regional, isu strategis daerah, perubahan kebijakan nasional, hingga realisasi Pendapatan Daerah.

“Mulai dari perencanaan sampai penetapan anggaran, seluruh program dan kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan aset daerah,” tutur Edy.

Menurut Edy, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan prioritas meski penerimaan dari pemerintah pusat mengalami penurunan.

Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp226 miliar lebih. Angka tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp216 miliar lebih dan Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp10 miliar lebih.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp833 juta lebih. Dengan demikian, Pembiayaan Netto mencapai Rp225 miliar lebih.

Rincian rancangan Perubahan APBD tersebut dituangkan dalam Nota Keuangan dan Lampiran Raperda tentang Perubahan APBD 2026, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk selalu menjaga pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efisien, transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,” tegas Edy.

DPRD Kalteng Mulai Bahas Raperda Perubahan APBD

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong mengatakan, Rapat Paripurna tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama Pemprov Kalteng dan DPRD terkait rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh kedua pihak pada 21 Agustus 2026. Setelah penyampaian dan penyerahan dokumen, DPRD Kalteng akan melakukan pengkajian serta pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Selanjutnya, Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan menjadi bahan untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Arton.

Pembahasan tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum Raperda Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (red)