Delapan Fraksi DPRD Dukung Raperda Kota Layak Anak Palangka Raya, Wali Kota Fairid Siapkan Penguatan Perlindungan

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Delapan fraksi DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan tersebut mendapat respons Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu (11/11/2026).

Fairid menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang diberikan seluruh fraksi DPRD. Delapan fraksi tersebut meliputi Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, PAN, Gerindra, PKB, serta Fraksi Gabungan Perindo dan PSI. Seluruh fraksi pada prinsipnya menerima rancangan regulasi tersebut dengan sejumlah catatan dan masukan untuk penyempurnaan.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas respons positif dari seluruh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak,” kata Fairid.

Fairid menjelaskan, Raperda KLA disusun untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengintegrasikan kepentingan anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyediaan fasilitas ramah anak.

Pemerintah kota menilai pelaksanaan KLA membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Penguatan kelembagaan melalui gugus tugas KLA menjadi salah satu perhatian agar program perlindungan anak dapat berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

“Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan sinergi pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fairid saat menanggapi masukan fraksi DPRD.

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD turut menyoroti pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, perundungan di lingkungan sekolah, eksploitasi, serta ancaman terhadap anak di ruang digital. Pemerintah kota juga diminta memperhatikan pemerataan fasilitas publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses anak penyandang disabilitas.

Selain penguatan perlindungan, Pemko Palangka Raya akan memperhatikan ketersediaan anggaran, indikator kinerja, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pembiayaan program direncanakan melalui APBD maupun sumber pendanaan lain yang sah, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak juga menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut. Dokumen ini diharapkan memuat target tahunan, indikator keberhasilan, pembagian tugas perangkat daerah, sumber pembiayaan, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi agar pelaksanaan program dapat dipantau secara berkala.

“Pemerintah daerah sependapat agar raperda ini menjadi pedoman untuk mewujudkan generasi Kota Palangka Raya yang sehat, cerdas, terlindungi, dan berkualitas,” tegas Fairid. (An)