Melalui Proses Verifikasi dan Validasi Ketat, Pemprov Kalteng Pastikan Bantuan Pendidikan Tinggi bagi Pemegang Kartu Huma Betang Sejahtera Tepat Sasaran

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan pemegang Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) tetap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalteng Muhammad Reza Prabowo usai penutupan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat provinsi 2026 di Palangka Raya, Jumat (17/07/2026).

Menurut Reza, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi akibat keterbatasan ekonomi.

“Sebelum operasi saya juga menyampaikan pesan-pesan bahwa Pak Gubernur menginginkan intinya jangan sampai pemilik Kartu Huma Betang Sejahtera tidak bisa kuliah. Karena orang yang memiliki kartu itu sudah diverifikasi dan divalidasi. Mereka memang betul-betul tidak mampu,” kata Reza.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak menginginkan pemegang KHBS gagal melanjutkan pendidikan. Menurutnya, seluruh penerima kartu telah melalui proses verifikasi dan validasi sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.

Saat ini, Pemprov Kalteng masih memprioritaskan penyelesaian tanggungan program bantuan pendidikan yang telah berjalan sebelumnya. Dari sekitar 3.060 penerima manfaat, jumlah tersebut kini menyisakan lebih dari 2.500 mahasiswa setelah sebagian penerima lulus atau tidak lagi memenuhi persyaratan.

“Tugas kita tahun ini adalah menyelesaikan tanggungan pemerintah provinsi yang sebelumnya sekitar 3.060 penerima. Setelah dikurangi yang lulus, berhenti, dan sebagainya, tersisa sekitar 2.500 lebih yang menjadi tanggungan kita,” ujarnya.

Reza menjelaskan, penyelesaian bantuan pendidikan itu dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia mengakui kondisi fiskal Kalteng  saat ini berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Meski demikian, menurut dia, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau kemampuan keuangan daerah mampu, Gubernur Kalteng punya keinginan yang sangat besar. Bahkan kalau bisa, penerimanya lebih banyak lagi. Tetapi kondisi kemampuan daerah kita sekarang tidak seperti dulu karena adanya efisiensi,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah akan menerapkan skala prioritas dalam penyaluran bantuan pendidikan. Reza menegaskan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap menjadi kelompok utama yang akan diprioritaskan untuk memperoleh akses ke perguruan tinggi.

“Mau tidak mau kita harus bersabar, tetapi skala prioritas tetap harus dilakukan. Yang memang betul-betul tidak mampu harus bisa kuliah. Jangan sampai mereka tidak bisa kuliah,” tuturnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Gubernur Agustiar Sabran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pendidikan. Pemprov Kalteng berharap semakin banyak generasi muda dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kalteng yang lebih maju dan berdaya saing. (red)