Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

BNPB Klaim Aktivitas Masyarakat Normal di Tengah Kabut Asap, Pemuda Nusantara: Itu Laporan ABS!

Ketua Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN), Fiteli Waruwu, S.Pd

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) masih berjalan normal di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Rabu (23/09/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto saat melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas secara virtual. Ia menyebut lalu lintas, toko, rumah makan dan aktivitas masyarakat lainnya masih berjalan.

“Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan, dan lain sebagainya juga biasa, tidak ada yang terganggu,” kata Suharyanto, seperti dikutip dari tayangan Sekretariat Presiden.

Namun, Suharyanto mengakui masih terdapat gangguan pada akses keluar-masuk wilayah, terutama di Kalteng dan Kalbar. Kabut asap yang cukup tebal turut menghambat penerbangan komersial serta operasi udara untuk penanganan karhutla.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah pihak yang menilai kondisi masyarakat tidak cukup diukur dari tetap beroperasinya toko, rumah makan dan lalu lintas.

Dampak karhutla juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan serta transportasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena kabut asap masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng.

Salah satu indikator kesehatan yang tercatat sebelumnya adalah 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalteng hingga pekan ketiga Agustus 2026. Palangka Raya mencatat 16.166 kasus, disusul Kotawaringin Barat 12.467 kasus, Kotawaringin Timur 7.982 kasus dan Kapuas 7.910 kasus.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada kondisi tertentu ketika kabut asap memburuk.

Kondisi tersebut menjadi dasar munculnya pandangan, istilah “normal” perlu dilihat tidak hanya dari berlangsungnya aktivitas ekonomi dan lalu lintas, tetapi juga dari dampak terhadap kesehatan dan pelayanan publik.

Ketua Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN), Fiteli Waruwu, S.Pd, turut mempertanyakan laporan Kepala BNPB tersebut. Ia menilai laporan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dirasakan sebagian masyarakat di lapangan.

“Laporan itu hanya ABS (Asal Bapak Senang). Pejabat seperti ini harusnya dicopot saja,” tegas Fiteli, Kamis (24/09/2026).

Pernyataan Fiteli merupakan penilaian pribadi terhadap laporan BNPB. Ia mendorong pemerintah melihat dampak karhutla secara lebih menyeluruh, termasuk kesehatan masyarakat, proses pendidikan, gangguan transportasi serta penanganan kebakaran di lapangan.

BNPB Sebut 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Di sisi lain, BNPB melaporkan penanganan karhutla terus dilakukan. Dari total 1.212,52 hektare lahan yang menjadi sasaran penanganan di Sumatra dan Kalimantan, sebanyak 1.002,74 hektare telah dipadamkan dan 209,78 hektare masih dalam proses pemadaman per Rabu (23/09/2026).

Untuk Kalteng, BNPB mencatat luas lahan yang masih terbakar sekitar 29,7 hektare. Penanganan terus dilakukan melalui operasi darat dan udara.

BNPB juga menyebut pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), terutama di Kalteng dan Kalbar, belum dapat berjalan maksimal. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu faktor kabut asap masih cukup tebal dan mengganggu operasi udara.

Kabut asap tidak hanya memengaruhi operasi pemadaman, tetapi juga berdampak terhadap penerbangan. Kementerian Perhubungan mencatat 409 penerbangan terdampak di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan selama 14–20 September 2026, termasuk 201 penerbangan di Kalteng.

Kondisi tersebut menunjukkan terdapat perbedaan antara indikator aktivitas masyarakat yang masih berlangsung dengan dampak tertentu yang tetap terjadi akibat karhutla.

Pemerintah pusat dan daerah kini masih melakukan penanganan melalui operasi pemadaman, penguatan satgas darat, operasi udara serta modifikasi cuaca. BNPB sebelumnya juga menegaskan penguatan pemadaman darat dilakukan karena kondisi asap dan jarak pandang menjadi kendala bagi operasi udara di Kalteng.

Dengan penanganan yang masih berlangsung, perkembangan karhutla di Kalteng tidak hanya berkaitan dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga kondisi kesehatan, pendidikan, transportasi dan aktivitas masyarakat yang terdampak kabut asap. (red)

📢

Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp

Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.

Ikuti Saluran WhatsApp
📰

Dukung Jurnalisme Independen Bimaraya

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini