Program PKG Palangka Raya Dievaluasi, Pemkot Tekankan Peran Lintas Sektor dan Data Real-Time

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menghasilkan langkah perbaikan yang dapat segera diterapkan, terutama dalam mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi selama program berlangsung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan evaluasi perlu diarahkan pada pembahasan persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan hanya sebatas pemenuhan agenda koordinasi.

“Evaluasi ini harus menjadi ruang untuk mengungkap berbagai kendala secara terbuka dan objektif. Dari situ, kita harus bisa merumuskan solusi yang jelas agar dapat segera ditindaklanjuti secara bersama-sama,” ujarnya saat menghadiri Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu (4/11/2026).

Menurut Arbert, keberhasilan program PKG tidak hanya diukur dari terselenggaranya kegiatan pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesehatan warga.

Karena itu, setiap hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program harus menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan maupun langkah pembenahan berikutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sehingga pelaksanaannya tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kesehatan.

“Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Diperlukan dukungan lintas sektor, termasuk kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta tokoh masyarakat agar program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.

Arbert menilai peran perangkat wilayah dan tokoh masyarakat cukup strategis dalam mendorong warga memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan pemerintah secara gratis.

Selain memperluas partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar pelaksanaan PKG dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih merata.

Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya pengelolaan data hasil pemeriksaan sebagai dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan kesehatan.

“Data yang akurat adalah navigasi kebijakan kita. Dengan sistem pelaporan yang tertata baik, valid, dan real-time, Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengambil kebijakan kesehatan yang tepat sasaran,” jelasnya.

Menurutnya, informasi hasil pemeriksaan yang valid akan membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang memiliki risiko gangguan kesehatan sekaligus menentukan bentuk tindak lanjut yang diperlukan.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan PKG tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan, tetapi dapat menjadi dasar penyusunan intervensi kesehatan yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Arbert berharap forum koordinasi tersebut mampu memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan, sekaligus menjadi kesempatan untuk menyepakati langkah perbaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Palangka Raya. (An)