Meisy Eva Faridha Pegang Empat Sertifikat Sejak 1999, Tantang Pihak Penggugat Adu Dokumen soal Lahan Yos Sudarso Ujung

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Polemik kepemilikan tanah di kawasan Jalan Yos Sudarso Ujung, Kota Palangka Raya, kembali memanas. Di tengah munculnya berbagai tudingan dan klaim kepemilikan, Meisy Eva Faridha akhirnya buka suara. Perempuan yang mengaku mengantongi empat sertifikat tanah itu menyatakan tidak akan tinggal diam ketika hak kepemilikannya dipersoalkan.

Bagi Meisy, persoalan ini bukan sekadar perebutan sebidang tanah. Ada hak kepemilikan yang harus dipertahankan, dokumen hukum yang perlu dibuktikan, serta nama baik yang menurutnya telah dipertaruhkan akibat berbagai tudingan.

Ia menyayangkan sikap sejumlah pihak yang dinilainya terlalu mudah melontarkan tuduhan tanpa terlebih dahulu menelusuri fakta dan memeriksa dokumen autentik yang menjadi dasar kepemilikan lahan tersebut.

“Saya menyayangkan ada seseorang atau oknum yang dengan mudahnya mengatakan orang seperti bersalah dan berdosa, tetapi dia tidak pernah melihat data-data otentik yang sebenar-benarnya,” ungkap Meisy kepada wartawan di Palangka Raya, Minggu (8/11/2026).

MEISY PERINGATKAN PIHAK YANG TERUS MELONTARKAN TUDUHAN

Ketegangan dalam persoalan lahan ini semakin terasa ketika Meisy menyampaikan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa kesabarannya memiliki batas, terutama jika tudingan yang dianggap mencemarkan nama baiknya terus bergulir.

Meisy bahkan menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila pihak-pihak tertentu terus menyebarkan tuduhan yang menurutnya tidak berdasar.

“Saya akan tegas. Apabila terus-menerus memfitnah saya, saya tidak segan-segan untuk melaporkan ke Polda Palangka Raya,” tegasnya.

Namun, di balik sikap keras tersebut, Meisy menegaskan bahwa dirinya tetap membuka ruang penyelesaian melalui pembuktian dokumen. Ia menantang siapa pun yang merasa memiliki hak atas tanah itu untuk memperlihatkan dasar kepemilikan masing-masing.

“Apabila memang ingin mengetahui segala duduk perkara, mari berhadapan dengan saya. Kita tanding surat Anda dengan surat saya,” ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan terbuka agar sengketa tidak terus berkembang menjadi perang tudingan di ruang publik.

EMPAT SERTIFIKAT SEJAK 1999, MEISY PERTANYAKAN LOKASI LAHAN YANG DIKLAIM

Meisy mengungkapkan bahwa dirinya telah memiliki tanah tersebut sejak 1999. Ia mengaku membeli lahan dari Yayasan Bumi Sejahtera dengan dasar kepemilikan berupa empat sertifikat tanah.

Menurutnya, lokasi tanah yang dibelinya berada di wilayah RT 06 yang kini masuk dalam administrasi RT 07.

Sementara itu, ia mempertanyakan klaim kepemilikan yang disampaikan seorang pria berinisial AY bersama tim hukumnya. Meisy menyebut lahan yang diklaim pihak tersebut justru berada di wilayah RT 03.

“Sedangkan lahan yang diklaim Pria berinisial AY bersama tim hukumnya berada di RT 03, Itu kan jauh benar,” tegasnya.

Perbedaan lokasi inilah yang menurut Meisy perlu diperjelas melalui pemeriksaan dokumen dan pencocokan titik koordinat, bukan sekadar melalui pernyataan sepihak.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum proses persidangan berlangsung, tanah yang dipersoalkan telah melalui penentuan titik koordinat serta pengembalian batas.

Tak hanya itu, Meisy menyebut surat yang sebelumnya dimiliki pihak lain telah dicabut oleh Lurah Palangka. Menurutnya, riwayat administrasi tersebut merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam menelusuri status tanah.

AHLI WARIS BUKA RIWAYAT TANAH, UNGKAP JEJAK PENGUASAAN SEJAK PULUHAN TAHUN

Di tengah silang klaim tersebut, Arbanus NR Bidin, yang mengaku sebagai ahli waris almarhum NR Bidin, turut angkat bicara.

Arbanus membeberkan riwayat penguasaan tanah di kawasan Jalan Yos Sudarso sebelum Lingkar Luar. Ia menyebut lahan tersebut memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan penggarapan oleh almarhum orang tuanya.

Menurut penuturannya, tanah yang sebelumnya digarap keluarga kemudian dimasukkan ke dalam Yayasan Bumi Sejahtera, yang saat itu diketuai almarhum Tanel.

Arbanus menjelaskan, yayasan tersebut berdiri pada 1993. Setahun kemudian, tepatnya pada 1994, berlangsung proses pelepasan kawasan yang menjadi bagian dari riwayat administrasi tanah.

Ia menyebut penerbitan dokumen pertanahan memiliki dasar berupa bukti penggarapan, Surat Keputusan Wali Kota, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.

“Kita berbicara dengan fakta, bukti sejarah yang sudah kita lampirkan, yang sudah ada data-datanya. Itu sejarahnya sudah ada legalitas pasti hukumnya,” kata Arbanus.

Baginya, riwayat panjang tanah tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menilai setiap klaim harus diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

ARBANUS BENARKAN KOORDINAT SERTIFIKAT MEISY

Pernyataan penting lainnya muncul ketika Arbanus menanggapi keberadaan empat sertifikat yang dikantongi Meisy.

Ia membenarkan bahwa dokumen kepemilikan yang dipegang Meisy berada pada titik koordinat tanah yang dimaksud.

“Benar adanya surat yang saat ini dipegang ibu Meisy itu sesuai koordinat,” tegasnya.

Arbanus juga menyatakan bahwa sejumlah dokumen pendukung masih tersimpan, termasuk sertifikat dan SK Wali Kota yang berkaitan dengan Yayasan Bumi Sejahtera.

Ia mengaku tidak mengenal sejumlah pihak yang belakangan muncul dengan klaim kepemilikan atas lahan tersebut.

Saat ini, Arbanus menyebut dirinya tengah berupaya mengamankan dan menata kembali tanah berdasarkan peta serta dokumen yang dimiliki keluarga. Langkah itu, menurutnya, bertujuan mencegah penguasaan lahan oleh pihak yang tidak memiliki dasar kepemilikan yang jelas.

Meski demikian, Arbanus mengakui tidak mengetahui secara langsung seluruh peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sebagai ahli waris, sebagian pengetahuannya bersumber dari dokumen dan riwayat yang diwariskan keluarga.

SENGKETA BELUM BERAKHIR, PEMBUKTIAN HUKUM JADI PENENTU

Polemik tanah di Jalan Yos Sudarso Ujung kini menyisakan pertanyaan penting mengenai kesesuaian dokumen, batas wilayah, serta riwayat penguasaan lahan.

Di satu sisi, Meisy menyatakan memiliki empat sertifikat sejak 1999 dan siap mempertahankan haknya. Di sisi lain, muncul klaim dari pihak lain yang menurutnya perlu diuji melalui pembuktian hukum.

Keterangan Arbanus mengenai sejarah penggarapan dan keberadaan Yayasan Bumi Sejahtera turut menambah rangkaian informasi yang perlu ditelusuri.

Namun, pernyataan para pihak belum dapat dijadikan dasar tunggal untuk memastikan siapa yang memiliki hak paling kuat atas tanah tersebut. Keabsahan dokumen, kesesuaian koordinat, serta riwayat administrasi tetap memerlukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Kini, penyelesaian sengketa tersebut bergantung pada pembuktian yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku.

Sebab, di tengah kerasnya tudingan dan saling klaim kepemilikan, bukan siapa yang paling lantang berbicara yang menentukan hak atas tanah, melainkan siapa yang mampu membuktikan klaimnya berdasarkan hukum. (red)