Usai Putusan MA Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Tak Sah, Gibran Ungkap Niat Mundur kepada Prabowo

BIMARAYA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat tersebut ketika bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.

Pertemuan kedua pemimpin negara itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasannya menyangkut perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti Pemilihan Presiden 2024.

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.

Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah masukan terkait situasi politik dan hukum yang tengah berkembang.

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebutkan Prabowo telah menolak keinginan Gibran untuk melepaskan jabatannya.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai keputusan akhir pengunduran diri Gibran. Pernyataan niat mundur juga belum berarti Gibran secara resmi berhenti menjabat sebagai wakil presiden.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) miliknya.

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah.

Putusan itu berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Perkembangan putusan pengadilan tersebut turut memicu dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu kewenangan konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum maupun persoalan pemenuhan syarat jabatan presiden atau wakil presiden.

Namun, usulan penggunaan hak tersebut tidak otomatis mengakibatkan pemberhentian wakil presiden. Proses pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai latar belakang pendidikannya.

Ia menyatakan telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura. Menurut Gibran, pendidikan tinggi yang ditempuhnya menunjukkan bahwa dirinya telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan setelah sekolah menengah.

Pernyataan itu disampaikan Gibran pada 7 Oktober 2026 sebagai respons terhadap persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.

Kini, perkembangan mengenai niat pengunduran dirinya menjadi perhatian setelah Istana mengonfirmasi pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Pemerintah belum mengumumkan keputusan final mengenai kelanjutan jabatan Gibran. Sementara itu, persoalan keabsahan dokumen pendidikan dan dinamika politik di DPR masih menjadi bagian dari perkembangan yang perlu dicermati. (red)