DPP PERPEDAYAK Temui Kemenko Polkam, Bahas Stabilitas Politik dan Hukum di Kalteng

BIMARAYA.COM, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) Pasukan Lawung Bahandang menggelar audiensi dengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas dinamika politik, persoalan hukum, keamanan, serta upaya menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Tengah.

Dalam siaran persnya, DPP PERPEDAYAK menyampaikan bahwa audiensi tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan visi, misi, dan peran organisasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Dayak melalui pendekatan dialog dan mekanisme konstitusional.

Pertemuan itu juga membuka ruang komunikasi antara organisasi kemasyarakatan berbasis adat dengan pemerintah pusat, terutama dalam menyikapi perkembangan politik dan hukum yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat di daerah.

Salah satu perhatian DPP PERPEDAYAK dalam audiensi tersebut adalah pentingnya memastikan pembangunan di Kalimantan Tengah berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Organisasi tersebut menilai stabilitas politik dan keamanan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum, keadilan sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Menurut PERPEDAYAK, berbagai persoalan politik dan hukum yang berkembang di tingkat daerah maupun nasional perlu diselesaikan melalui komunikasi terbuka, penghormatan terhadap konstitusi, dan mekanisme hukum yang berlaku.

DPP PERPEDAYAK juga menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Koordinasi antarpihak dinilai diperlukan untuk mencegah munculnya konflik sosial sekaligus menjaga situasi keamanan di Kalimantan Tengah tetap kondusif.

Dalam pandangan PERPEDAYAK, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, termasuk hak masyarakat adat dan akses terhadap perlindungan hukum.

Karena itu, PERPEDAYAK mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta penerapan hukum yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat.

Organisasi tersebut menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

Selain membahas perkembangan politik dan hukum, audiensi tersebut menjadi langkah awal DPP PERPEDAYAK untuk menjajaki peluang kerja sama kelembagaan dengan pemerintah pusat.

Sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, literasi demokrasi, peningkatan kesadaran hukum, serta pencegahan konflik sosial.

PERPEDAYAK juga mendorong penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat agar berbagai aspirasi dari daerah dapat disampaikan melalui jalur kelembagaan yang tepat.

Di bidang keamanan, organisasi tersebut memandang keterlibatan tokoh adat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dapat membantu menjaga kerukunan serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.

Meski demikian, peluang kerja sama tersebut masih berada pada tahap penjajakan. Pelaksanaannya akan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPP PERPEDAYAK turut menegaskan komitmennya dalam menjaga persatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai organisasi yang berakar pada nilai adat dan budaya Dayak, PERPEDAYAK menyatakan ingin mengambil peran dalam memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat, menjaga ketertiban sosial, serta mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan.

Organisasi tersebut juga menilai masyarakat adat dan generasi muda memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa.

Menurut PERPEDAYAK, organisasi kemasyarakatan perlu menjalankan fungsi sosial secara konstruktif, kritis, independen, dan bertanggung jawab, termasuk ketika menyampaikan aspirasi maupun mengawasi kebijakan pemerintah.

Melalui audiensi tersebut, DPP PERPEDAYAK berharap hubungan komunikasi dengan Kemenko Polkam dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi kemitraan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Organisasi itu memandang komunikasi langsung dengan pemerintah pusat sebagai salah satu cara untuk menyampaikan persoalan daerah, membangun kepercayaan, serta memperluas keterlibatan masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa.

PERPEDAYAK juga menegaskan bahwa perjuangan memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak dan Kalimantan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Melalui penguatan komunikasi kelembagaan, PERPEDAYAK menyatakan kesiapannya menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam mengawal aspirasi masyarakat, menjaga stabilitas Kalimantan Tengah, dan memperkuat persatuan nasional. (red)