Belanja Modal Naik Rp90 Miliar di RAPBD 2027, Pemko Palangka Raya Prioritaskan Jalan dan Drainase

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,264 triliun. Dalam rancangan tersebut, alokasi belanja modal meningkat sekitar Rp90 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan nilai RAPBD 2027 mengalami kenaikan dibandingkan APBD Murni 2026 yang mencapai Rp1,227 triliun. Berdasarkan angka yang disampaikan, kenaikan anggaran daerah tersebut sekitar Rp37 miliar, sementara pemerintah menyebut peningkatannya mencapai Rp37,8 miliar.

“Yang pertama, pada malam hari ini kita sudah menyepakati bersama-sama DPRD Kota Palangka Raya, yaitu Rancangan APBD Tahun 2027. Secara struktur APBD ada peningkatan dari Rp1,22 triliun lebih menjadi Rp1,26 triliun lebih,” ujar Fairid usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026) malam.

Fairid menjelaskan, perubahan signifikan dalam struktur RAPBD 2027 terdapat pada komponen belanja modal. Alokasi yang sebelumnya sekitar Rp190 miliar lebih pada APBD 2026 meningkat menjadi Rp280 miliar lebih pada RAPBD 2027. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya penambahan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mengarahkan peningkatan belanja modal untuk memperkuat pembangunan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur jalan dan pembenahan drainase. Kedua sektor tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan perkotaan yang mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.

“Untuk belanja modal, belanja sarana dan prasarana, atau belanja pembangunan, itu ada peningkatan juga. Dari APBD tahun 2026 sekitar Rp190 miliar lebih menjadi Rp280 miliar lebih,” jelas Fairid.

Di tengah peningkatan belanja modal, Pemko Palangka Raya melakukan penyesuaian pada komponen belanja barang dan jasa. Fairid menyebutkan, alokasi anggaran tersebut berkurang dari Rp400 miliar lebih pada 2026 menjadi Rp380 miliar lebih dalam rancangan anggaran 2027.

Penyesuaian itu menjadi bagian dari pengaturan kembali komposisi belanja daerah agar anggaran pembangunan dapat ditingkatkan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan pembiayaan infrastruktur yang dinilai penting bagi pelayanan dan aktivitas masyarakat.

Fairid menegaskan, peningkatan belanja modal merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam memperkuat pembangunan sarana dan prasarana. Melalui perubahan alokasi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Kesepakatan RAPBD 2027 antara Pemko dan DPRD Palangka Raya menjadi tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah berharap peningkatan kapasitas anggaran dan perubahan struktur belanja dapat mendukung pembangunan infrastruktur secara bertahap serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, besaran anggaran tersebut masih berstatus rancangan hingga seluruh tahapan penetapan APBD diselesaikan. (An)