RAPBD 2027 Disepakati, Pemko Palangka Raya Pastikan Gaji dan Tunjangan ASN Tidak Dipotong

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan tidak memangkas gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan tersebut mencakup gaji ke-13, gaji ke-14, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tetap dialokasikan penuh selama 12 bulan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah kota bersama pimpinan dan anggota DPRD Palangka Raya. Kesepakatan itu diambil dalam pembahasan RAPBD 2027 dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai dan pembangunan daerah.

“Kami bersama-sama Pemerintah Kota Palangka Raya, bersama-sama pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Palangka Raya, menyepakati untuk belanja pegawai tahun 2027, kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” ujar Fairid seusai Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026) malam.

Fairid menegaskan, penyesuaian struktur belanja daerah tidak akan mengurangi hak keuangan ASN. Pemerintah tetap mempertahankan alokasi gaji ke-13 dan gaji ke-14 serta TPP untuk 12 bulan tanpa pemotongan dalam rancangan anggaran tahun mendatang.

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pegawai di tengah peningkatan kebutuhan pembangunan. Pemko Palangka Raya berupaya mengatur komposisi anggaran agar belanja modal meningkat tanpa mengurangi tunjangan ASN.

“Jadi, belanja meningkat, belanja modal meningkat, PAD meningkat, dan tidak memotong hak atau tunjangan dari pegawai. Tetap full gaji 13 dan 14 serta TPP tanpa pemotongan selama 12 bulan,” tegasnya.

Fairid juga memastikan pembiayaan hak dan tunjangan pegawai tersebut telah diperhitungkan dalam APBD Kota Palangka Raya. Saat ditanya mengenai sumber pendanaannya, ia menyebut pemerintah daerah tetap menggunakan anggaran daerah, bukan mengandalkan tambahan pembiayaan dari APBN untuk kebijakan tersebut.

“Tidak, kami masih menggunakan APBD Pemko Palangka Raya,” jawab Fairid ketika menjelaskan sumber pembiayaan gaji dan tunjangan ASN dalam RAPBD 2027.

Di sisi lain, Pemko Palangka Raya tetap meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Kebijakan itu berjalan bersamaan dengan upaya mempertahankan anggaran belanja pegawai, sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kewajiban keuangan daerah.

Melalui kesepakatan RAPBD 2027 tersebut, Pemko Palangka Raya berharap ASN memperoleh kepastian mengenai alokasi hak keuangan mereka pada tahun mendatang. Namun, pelaksanaan pembayaran tetap mengikuti ketentuan yang berlaku serta proses penetapan APBD 2027 hingga menjadi peraturan daerah. (An)