Pemko Palangka Raya Perkuat Perlindungan Anak, Sistem Pengaduan Kekerasan Bakal Diperketat

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berencana memperkuat sistem pengaduan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan tersebut mencakup pencegahan perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, hingga ancaman kejahatan terhadap anak di ruang digital.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan komitmen tersebut saat memberikan jawaban atas pemandangan umum delapan fraksi DPRD Kota Palangka Raya dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu (11/11/2026). Pemerintah menilai penguatan perlindungan anak membutuhkan sistem pelaporan yang mudah dijangkau masyarakat.

“Pemerintah akan memperkuat sistem pengaduan yang mudah diakses, cepat, aman, rahasia, dan terintegrasi,” kata Fairid dalam rapat paripurna tersebut.

Fairid menjelaskan, perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus didukung tenaga profesional dan layanan pendampingan yang memadai. Penanganan kasus akan melibatkan tenaga pendamping, psikolog, pekerja sosial, fasilitas kesehatan, serta aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Pemerintah kota juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi anak yang mengalami kekerasan. Layanan perlindungan harus tersedia sejak pengaduan diterima, selama proses penanganan perkara, hingga tahap pemulihan korban selesai.

“Setiap korban wajib memperoleh perlindungan dan pendampingan sejak laporan diterima sampai proses penanganan dan pemulihan dinyatakan tuntas. Identitas korban dan informasi yang dapat mengungkap jati dirinya wajib dijaga,” tegas Fairid.

Selain penanganan korban, Pemko Palangka Raya akan memperkuat pencegahan kekerasan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak anak sekaligus mendorong masyarakat melaporkan dugaan kekerasan melalui mekanisme yang aman dan menjaga kerahasiaan korban.

Perundungan di lingkungan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah kota. Melalui penguatan kebijakan satuan pendidikan ramah anak, sekolah didorong menyediakan saluran pengaduan, memberikan pendampingan kepada korban, serta menerapkan langkah korektif untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Perlindungan anak juga diarahkan untuk menghadapi ancaman eksploitasi dan kejahatan melalui media digital. Pemerintah merencanakan peningkatan literasi digital, kampanye keselamatan daring, pengawasan, serta koordinasi dengan berbagai pihak guna mengurangi risiko yang dihadapi anak saat menggunakan internet.

Fairid menegaskan, keberhasilan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. (An)