Ancaman Perundungan Siber, Pemko Palangka Raya Dorong Literasi Digital Anak

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan penguatan perlindungan anak dari berbagai ancaman kejahatan digital melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan siber, penipuan daring, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data pribadi anak.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan perlindungan anak tidak boleh terbatas pada lingkungan keluarga, sekolah, dan fasilitas publik. Pemerintah juga perlu memastikan anak mendapatkan perlindungan ketika mengakses internet dan menggunakan berbagai platform digital.

“Pemerintah akan memperkuat perlindungan anak dari perundungan siber, penipuan, eksploitasi, konten negatif, dan penyalahgunaan data pribadi,” kata Fairid, Rabu (11/11/2026).

Menurut Fairid, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi anak dalam mengakses informasi dan mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, penggunaan internet tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai dapat meningkatkan risiko paparan konten berbahaya serta berbagai bentuk kejahatan digital.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Pemko Palangka Raya mendorong peningkatan literasi digital secara berkelanjutan. Edukasi tidak hanya menyasar anak, tetapi juga orang tua dan tenaga pendidik agar mampu mengenali risiko serta membimbing penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

“Literasi digital perlu diberikan secara berkelanjutan kepada anak, orang tua, dan guru, disertai mekanisme pelaporan dan pendampingan yang jelas,” ujarnya.

Fairid menjelaskan, perlindungan anak di ruang digital membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, kepolisian, penyedia platform digital, dan masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memperkuat pencegahan, menyediakan mekanisme pengaduan, serta memastikan setiap laporan dugaan kejahatan terhadap anak memperoleh penanganan sesuai kewenangan.

Selain mengantisipasi kejahatan siber, pemerintah kota mendukung penguatan aturan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Pengawasan bersama antara sekolah dan orang tua dinilai penting untuk mencegah penggunaan perangkat digital secara berlebihan yang berpotensi mengganggu aktivitas belajar dan perkembangan anak.

Pemko Palangka Raya juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban kejahatan digital. Setiap proses pelaporan, pendampingan, dan penanganan kasus harus mengutamakan keselamatan, privasi, serta kepentingan terbaik anak agar korban tidak mengalami dampak lanjutan.

Fairid berharap penguatan perlindungan digital melalui Raperda Kota Layak Anak dapat menjadi landasan kebijakan yang menjawab tantangan perkembangan teknologi.

Pemerintah menargetkan terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi anak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika beraktivitas di internet, melalui keterlibatan keluarga, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan. (An)