BKPSDM Palangka Raya Gelar Musrenbangkom 2026, Dorong Investasi Strategis Kompetensi ASN

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) ASN Tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Palangka Raya, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang dihadiri jajaran pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, pejabat administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional ini mengangkat tema “Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya”.

Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya, Dr. Fauzi Rahman, S.Sos., M.AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak lagi sebatas rutinitas formalitas formal, melainkan sebuah investasi strategis bagi kinerja organisasi pemerintah daerah.

“Melalui Musrenbangkom ini, kita menyerap aspirasi dan kebutuhan pengembangan kompetensi langsung dari setiap Perangkat Daerah. Hasil kompilasi ini nantinya menjadi dasar perencanaan yang terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil,” ujar Fauzi Rahman.

Fauzi menjelaskan, pelaksanaan forum Musrenbangkom berlandaskan sejumlah regulasi nasional hingga daerah, termasuk Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi.

Menurutnya, sasaran utama kegiatan ini adalah menyelaraskan persepsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memetakan kebutuhan pelatihan serta menutup kesenjangan kompetensi ASN. Hal ini ditujukan untuk memperkuat manajemen talenta dan menanamkan nilai-nilai dasar ASN Berakhlak dalam pelayanan publik.

Selain mempersiapkan program kerja tahun berjalan, Musrenbangkom 2026 ini diproyeksikan untuk menjaring masukan dalam penyusunan program prioritas pengembangan kompetensi tahun 2027.

Fauzi juga mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berinisiatif menggelar pelatihan mandiri apabila program tersebut belum terakomodasi secara penuh oleh BKPSDM.

“Bagi program yang belum bisa dilaksanakan oleh BKPSDM, kami berharap Perangkat Daerah dapat menjalankannya secara mandiri, baik melalui metode daring, kemitraan pihak ketiga, maupun skema efisiensi anggaran lainnya,” pungkas Fauzi. (Abimanyu/bayu)