IPMK Palangka Raya Soroti Batalnya Kunjungan Menhut ke Kotim: Minta Komunikasi Pusat-Daerah Dievaluasi

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kotawaringin Timur (IPMK) Palangka Raya menyoroti batalnya kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Organisasi tersebut meminta pemerintah pusat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah serta memastikan dukungan penanganan karhutla diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sorotan itu muncul setelah Wakil Bupati Kotim Irawati menyampaikan kekecewaannya melalui sambungan telepon kepada Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga, Fahrizal Fitri. Dalam percakapan tersebut, Irawati menangis saat mengungkapkan kondisi pemerintah daerah dan relawan yang terus berupaya memadamkan kebakaran.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan meninjau lokasi karhutla di Kotim. Namun, rombongan menteri tidak jadi melakukan peninjauan dan melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, meski pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah bersiap menyambut kedatangan rombongan.

Dalam percakapan telepon yang beredar di media sosial, Irawati juga mengungkapkan tiga relawan meninggal dunia saat menjalankan tugas penanganan karhutla.

Sekretaris Umum IPMK Palangka Raya, Ahmad Suhairi, menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat, terutama dalam membangun komunikasi dan menunjukkan perhatian kepada daerah yang menghadapi bencana.

“Bagi kami, ini bukan sekadar soal batalnya kunjungan seorang menteri. Ini menyangkut kepekaan moral dan tanggung jawab seorang pejabat publik. Ketika daerah sedang berjuang menghadapi karhutla, relawan kelelahan, bahkan ada yang kehilangan nyawa, kehadiran dan perhatian pemerintah pusat sangat dibutuhkan,” ujar Ahmad, Jumat (16/10/2026).

Ia mempertanyakan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait perubahan agenda kunjungan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperoleh penjelasan serta kesempatan menyampaikan kondisi terkini dan kebutuhan penanganan kebakaran.

Ahmad menegaskan, Kabupaten Kotawaringin Timur perlu memperoleh perhatian dan dukungan yang sebanding dengan daerah lain yang menghadapi karhutla. Penanganan bencana, menurutnya, harus mempertimbangkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, serta kebutuhan masyarakat dan petugas.

“Jangan sampai masyarakat Kotim merasa dianaktirikan. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa, tetapi meminta perhatian yang adil. Jika daerah lain bisa mendapat kunjungan dan penanganan, Kotim juga harus diperlakukan dengan keseriusan yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administratif. Karena itu, upaya penanganan perlu melibatkan koordinasi lintas wilayah dan dukungan pemerintah pusat agar dampak kebakaran dapat ditekan.

Meski demikian, Ahmad mengakui kunjungan pejabat pusat bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan penanganan karhutla. Ia menilai perubahan agenda perlu disertai komunikasi yang jelas dan tindak lanjut konkret agar kebutuhan mendesak pemerintah daerah tetap mendapat perhatian.

IPMK Palangka Raya juga meminta pemerintah pusat memastikan ketersediaan peralatan pemadaman, personel, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi relawan. Dukungan tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada masyarakat yang berada di garis depan.

Sementara itu, Fahrizal Fitri menyatakan tidak menerima informasi mengenai jajaran Forkopimda Kotim yang telah menunggu kedatangan rombongan Menteri Kehutanan.

Fahrizal menyampaikan keprihatinan atas keluhan Irawati dan berjanji meneruskan persoalan tersebut kepada Menteri Kehutanan. Pernyataan itu menjadi bagian dari respons atas kekecewaan pemerintah daerah terkait perubahan agenda kunjungan.

IPMK Palangka Raya berharap Kementerian Kehutanan mengevaluasi pola komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya ketika wilayah yang dikunjungi sedang menghadapi situasi darurat karhutla.

“Jabatan menteri bukan hanya soal kewenangan dan kebijakan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendengar dan merespons kesulitan masyarakat. Ketika daerah sedang berjuang dan nyawa relawan menjadi taruhannya, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan, melainkan kepekaan, keadilan, dan tindakan nyata,” tutup Ahmad.