Pemko Palangka Raya Kaji Perpanjangan Status Darurat Karhutla, Gambut Masih Berasap

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan mengenai kelanjutan status tersebut. Pemko akan memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Status kan sampai tanggal 7. Kita lihat nanti seperti apa,” kata Fairid, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Menurut Fairid, kondisi karhutla di sejumlah wilayah memang mulai membaik. Namun, potensi kebakaran belum sepenuhnya hilang sehingga penanganan dan kesiapsiagaan masih diperlukan.

Salah satu perhatian pemerintah adalah kondisi lahan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dengan lahan mineral. Lapisan gambut di bagian bawah masih berpotensi menyimpan panas meskipun permukaan tanah telah basah.

Karena itu, upaya pembasahan lahan tetap dilakukan untuk mencegah munculnya kembali titik api. Sejumlah lokasi yang masih mengeluarkan asap menjadi perhatian petugas dalam melakukan penanganan.

Fairid menjelaskan, penanganan karhutla pada lahan gambut membutuhkan perlakuan khusus. Pembasahan tidak cukup hanya dilakukan pada permukaan tanah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lapisan gambut di bawahnya.

“Bukan berarti tidak ada api, tidak ada asap, kita tidak menyiram. Karena situasinya berbeda, ini lahannya bukan lahan mineral, tapi gambut, ada perlakuan khusus,” ujarnya.

Selain pemantauan kondisi lahan, Pemko Palangka Raya juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengevaluasi perkembangan karhutla.

Koordinasi tersebut diperlukan agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk kebutuhan personel dan dukungan operasional di lapangan.

Hingga 31 Oktober 2026, Fairid belum memastikan apakah status tanggap darurat akan diperpanjang atau dihentikan setelah 7 November. Keputusan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi karhutla di wilayah Kota Palangka Raya.