Sambut Kepemimpinan Rektor UPR 2026–2030 Prof. Bhayu Rhama, Damai Alam Usop Dorong Pembenahan Internal dan Reputasi Akademik

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pelantikan Prof. Bhayu Rhama, S.T., M.B.A., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026–2030 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat pembenahan internal, mengembangkan riset berbasis persoalan Kalimantan Tengah, serta meningkatkan reputasi akademik universitas.

Pandangan tersebut disampaikan Damai Alam Usop melalui refleksi tertulis di Palangka Raya, Senin (05/10/2026). Ia mengajak seluruh pihak memberi ruang kepada rektor baru untuk menjalankan agenda kepemimpinannya setelah proses pemilihan berakhir.

Menurut Damai, UPR memiliki posisi strategis bagi Kalimantan Tengah sehingga energi kampus perlu diarahkan pada konsolidasi dan pembenahan institusi.

“UPR terlalu penting bagi Kalimantan Tengah kalau energinya terus habis pada kontestasi internal,” ujar Damai.

Ia mengapresiasi rencana Prof. Bhayu menggunakan 100 hari pertama kepemimpinannya untuk menyelesaikan persoalan mendasar, termasuk fasilitas pembelajaran.

Damai menilai pembenahan tersebut perlu disertai diagnosis institusi secara menyeluruh. Evaluasi dapat mencakup kondisi program studi, sumber daya manusia, aset, keuangan, sistem digital, pelayanan, akreditasi, produktivitas riset, kondisi lulusan hingga efektivitas kerja sama universitas.

“Setelah baseline itu jelas, baru kita bicara transformasi,” katanya.

Dorong Ekosistem Talenta

Damai menilai visi UPR Berbakat dan Bereputasi memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Menurutnya, istilah berbakat tidak cukup dimaknai sebatas pencarian mahasiswa berprestasi, tetapi perlu diwujudkan melalui ekosistem talenta yang melibatkan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, reputasi universitas dinilai tidak semestinya hanya berorientasi pada peringkat. Reputasi perlu dibangun melalui mutu akademik, integritas, kualitas riset, manfaat bagi masyarakat dan pengakuan eksternal terhadap kinerja universitas.

Ia juga menilai orientasi Kampus Berdampak relevan diterapkan di UPR. Aktivitas akademik, penelitian, seminar, pengabdian dan kerja sama perlu diukur berdasarkan hasil serta manfaat yang dihasilkan.

“Pertanyaan berikutnya harus lebih serius: penelitian itu dipakai atau tidak? Kerja sama itu menghasilkan apa? Pengabdian mengubah apa? Mahasiswa setelah lulus mampu melakukan apa?” ujarnya.

Kurikulum Perlu Menyesuaikan Perubahan

Damai juga mendorong UPR mengevaluasi kurikulum seiring perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), ekonomi digital, perubahan struktur pekerjaan dan kebutuhan kompetensi baru.

Ia menyebut Finlandia dan Tiongkok sebagai contoh negara yang dapat menjadi bahan pembelajaran, terutama dalam pengembangan kompetensi lintas bidang, fleksibilitas pembelajaran serta penyesuaian pendidikan tinggi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Namun, Damai menegaskan UPR tidak perlu meniru model negara lain secara langsung.

“UPR tidak perlu menjadi Finlandia dan tidak perlu menjadi Tiongkok. Yang harus kita rumuskan adalah model UPR sendiri,” katanya.

Ia mengusulkan standar keilmuan UPR tetap berorientasi global, sementara persoalan yang ditangani berangkat dari realitas Kalimantan.

Mahasiswa, menurutnya, perlu memiliki kompetensi utama sesuai bidang studi sekaligus kemampuan AI dan data, riset, pemecahan masalah, komunikasi, kepemimpinan, kewirausahaan serta pengalaman menangani persoalan nyata.

Riset Fokus Persoalan Kalimantan Tengah

Damai juga mendorong UPR menetapkan sejumlah persoalan besar Kalimantan Tengah sebagai misi riset bersama lintas disiplin.

Beberapa isu yang disebut antara lain gambut, hutan, kebakaran hutan dan lahan, sungai, pangan, kesehatan, sumber daya alam, transformasi digital, tata kelola, masyarakat adat, budaya dan keberlanjutan.

Menurutnya, persoalan seperti gambut dan karhutla tidak dapat ditangani hanya dari satu bidang ilmu karena memiliki dimensi ekologi, teknologi, kesehatan, ekonomi, hukum, tata kelola, pendidikan dan perilaku masyarakat.

“Ke depan UPR perlu bergerak menuju pola seperti itu: satu masalah nyata dikerjakan bersama oleh banyak bidang ilmu,” ujarnya.

Kalimantan Tengah juga dinilai dapat dikembangkan sebagai living laboratory. Namun, masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai mitra pengetahuan, bukan hanya objek penelitian.

Damai menyebut masyarakat memiliki pengalaman ekologis, pengetahuan budaya, sejarah ruang dan pengetahuan praktis yang dapat melengkapi pendekatan akademik.

Huma Betang dan Identitas Akademik

Dalam refleksinya, Damai turut mengaitkan pengembangan UPR dengan identitas budaya Kalimantan Tengah, termasuk nilai Huma Betang.

Ia menyebut nilai kebersamaan, kesetaraan, toleransi, musyawarah dan penghormatan terhadap hukum dapat diterapkan dalam tata kelola kampus.

“Huma Betang harus terasa dalam cara kampus memperlakukan mahasiswa, dosen dan pegawainya; dalam keterbukaan pengambilan keputusan; dalam perlindungan terhadap perbedaan; serta dalam cara universitas hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Damai juga menyinggung keterlibatannya bersama sejumlah pihak dalam pengajuan pengujian Undang-Undang Provinsi Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan identitas etnik Dayak.

Ia menilai pengakuan terhadap akar historis dan kultural Kalimantan Tengah dapat berjalan bersama dengan prinsip kesetaraan bagi seluruh masyarakat.

UPR Didorong Menjadi Pusat Pengetahuan Borneo

Damai berharap UPR mampu membangun keunggulan akademik yang berangkat dari karakteristik Kalimantan Tengah.

Sejumlah bidang yang dinilai potensial antara lain studi gambut tropis, hutan dan biodiversitas, masyarakat adat dan hukum yang hidup, sungai dan tata air, pembangunan wilayah tropis, ekonomi sumber daya, kesehatan tropis, pengetahuan masyarakat adat, budaya Dayak hingga pemanfaatan AI untuk menyelesaikan persoalan daerah.

Menurutnya, lokalitas tidak harus menjadi hambatan menuju reputasi global.

“Justru lokalitas menjadi keunggulan ilmiah,” ujarnya.

Kerja Sama Tak Cukup Berhenti pada MoU

Selain akademik dan riset, Damai mendorong perubahan pola kerja sama UPR dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Ia menilai keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari jumlah nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani. Indikatornya perlu mencakup pengalaman mahasiswa, pemanfaatan hasil riset, penerapan inovasi, dukungan terhadap kebijakan publik serta penyelesaian persoalan masyarakat.

Damai menyebut pendekatan tersebut sebagai link, match, create, kemudian impact.

“Kampus terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat, menyesuaikan kompetensinya, bersama-sama menciptakan solusi, lalu memastikan solusi itu benar-benar digunakan,” katanya.

Tata Kelola dan Digitalisasi

Damai juga menilai transformasi UPR membutuhkan tata kelola yang kuat. Digitalisasi dan konsep smart campus tidak cukup diwujudkan dengan membangun banyak aplikasi.

Menurutnya, kampus yang cerdas harus memiliki data terintegrasi, pelayanan sederhana, aset yang terkelola produktif serta proses pengambilan keputusan berbasis data.

Mahasiswa dan dosen juga diharapkan dapat merasakan birokrasi kampus sebagai pendukung kegiatan akademik, bukan menjadi beban.

Damai berharap kepemimpinan Prof. Bhayu Rhama dapat menyatukan berbagai agenda tersebut secara bertahap dengan arah yang jelas, prioritas yang realistis dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi bersama.

Ia merumuskan tahapan transformasi UPR dengan membangun sumber daya manusia, memperbaiki institusi, memperkuat ilmu pengetahuan, menghubungkannya dengan persoalan nyata dan mengukur dampaknya.

“Kalau proses itu berhasil, reputasi akan mengikuti,” katanya.

Damai kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Bhayu Rhama atas pelantikannya sebagai Rektor UPR periode 2026–2030.

Ia berharap seluruh pihak dapat kembali bekerja sama setelah proses kompetisi kepemimpinan universitas selesai.

“UPR bukan hanya milik orang-orang yang berada di dalam pagar kampus. Sebagai universitas negeri terbesar yang lahir dan tumbuh di Kalimantan Tengah, masa depannya berhubungan langsung dengan masa depan daerah ini,” pungkasnya. (red)