Dinkes Palangka Raya Rinci Penggunaan Dana Banpres Karhutla Rp10 Miliar

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Riduan, menyebut anggaran tersebut turut mendukung pengadaan kebutuhan medis dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak karhutla.

Salah satu pos anggaran mencakup belanja bahan medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan senilai Rp291.341.050.

“Di tabel itu ada belanja BMHP, bahan medis habis pakai dan obat-obatan, ada Rp291.341.050,” kata Riduan di Palangka Raya, Kamis (5/11/2026).

Dana Karhutla untuk Obat, Masker dan Oksigen

Riduan menjelaskan, Dinkes menggunakan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat selama penanganan karhutla.

Kebutuhan itu meliputi vitamin, obat batuk, masker medis hingga oksigen kaleng atau Oxycan.

Dinkes menyalurkan sejumlah bantuan melalui puskesmas dan puskesmas pembantu. Petugas kesehatan juga membagikan vitamin dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Kemudian dari dana itu juga kita gunakan untuk oksigen kaleng seperti Oxycan. Nah, itu kita bagikan kemarin,” ujarnya.

Selain obat-obatan, Dinkes menyediakan peralatan pendukung pemberian oksigen. Peralatan tersebut mencakup tabung oksigen, selang, regulator, tensimeter dan oksimeter.

Menurut Riduan, peralatan itu menunjang pelayanan bus oksigen keliling dan rumah oksigen selama penanganan karhutla.

Tenaga kesehatan menggunakan oksimeter untuk memeriksa kadar oksigen dalam darah pasien sebelum menentukan kebutuhan bantuan oksigen.

“Jadi, oksimeter itu digunakan untuk sebelum teman-teman tenaga kesehatan memberikan oksigen, biasanya kita cek dulu kadar oksigen di dalam darahnya,” jelasnya.

Anggarkan Rp462 Juta untuk Pelayanan Kesehatan Gratis

Dinkes Palangka Raya juga mencatat pos belanja pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sebesar Rp462.475.000.

Riduan mengatakan, anggaran tersebut berkaitan dengan kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang membutuhkan penanganan selama karhutla.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangka Raya untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan.

Pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat memperoleh rujukan dari puskesmas menuju rumah sakit.

Sejumlah rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan antara lain RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, rumah sakit TNI dan Rumah Sakit Bhayangkara.

“Jadi, kalau tidak selesai di puskesmas, kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Dan gratis. Jadi, pasien itu dilayani rumah sakit, nanti rumah sakit klaim ke Dinas Kesehatan,” ungkap Riduan.

Melalui mekanisme tersebut, rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak rumah sakit mengajukan klaim biaya pelayanan kepada Dinkes.

Dinkes Bedakan Anggaran Banpres dan Anggaran Perubahan

Riduan turut menjelaskan adanya pengadaan kebutuhan kesehatan lain selama penanganan karhutla.

Namun, tidak seluruh kegiatan pengadaan menggunakan pos anggaran Banpres yang sama.

Ia menyebut pembagian susu kambing dan pengadaan masker melalui anggaran perubahan memiliki sumber pembiayaan tersendiri.

Karena itu, pengeluaran tersebut tidak otomatis masuk dalam rincian penggunaan dana Banpres yang tengah dijelaskan Dinkes.

Berdasarkan dua pos anggaran yang disebutkan Riduan, nilai belanja BMHP, obat-obatan dan pelayanan kesehatan mencapai Rp753.816.050.

Jumlah tersebut merupakan sebagian dari rincian penggunaan dana Banpres Rp10 miliar untuk penanganan karhutla di Kota Palangka Raya.

Penjelasan Dinkes menjadi bagian dari pemaparan Pemerintah Kota Palangka Raya mengenai penggunaan bantuan pemerintah pusat untuk mendukung penanganan dampak karhutla. (An)