Pemko Palangka Raya Ajukan Raperda Kota Layak Anak, Perkuat Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk memperkuat kebijakan pemenuhan hak serta perlindungan anak di wilayah setempat.

Usulan regulasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, ketika membacakan sambutan Wali Kota Fairid Naparin dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di DPRD Kota Palangka Raya, Senin (9/11/2026).

Arbert menjelaskan, pembentukan Raperda Kota Layak Anak diperlukan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kepentingan anak ke dalam pelaksanaan pembangunan secara terarah dan berkesinambungan.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan hukum pembangunan daerah yang mengutamakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, terpadu, menyeluruh, serta berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh anak memperoleh haknya sekaligus mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.

“Adapun tujuannya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun penelantaran,” katanya.

Selain aspek perlindungan, kebijakan Kota Layak Anak juga diarahkan untuk menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun ruang publik.

Lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Arbert menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari dunia usaha, masyarakat, media hingga keluarga.

“Selain itu, Raperda ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, media, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kota layak anak,” lanjutnya.

Melalui regulasi tersebut, Pemko Palangka Raya berharap kepentingan anak dapat menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak juga dipandang sebagai langkah jangka panjang untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kualitas sumber daya manusia unggul, sekaligus memperoleh jaminan perlindungan dan kesempatan berkembang secara optimal.

“Pada akhirnya, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi Kota Palangka Raya yang sehat, cerdas, terlindungi, berkarakter, dan berkualitas demi masa depan daerah dan bangsa,” tutupnya. (An)