Pemko Palangka Raya Masih Tunggu Kepastian Formasi CPNS dari Pemerintah Pusat, Usulan Kebutuhan Pegawai Sudah Diajukan

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masih menanti keputusan pemerintah pusat terkait jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan usulan kebutuhan pegawai kepada pemerintah pusat berdasarkan mekanisme dan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Untuk pengusulan sudah kita lakukan sesuai mekanisme. Kita menyampaikan kebutuhan formasi kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat yang menentukan berapa jumlah formasi yang nantinya bisa diberikan kepada Pemkot,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Ia menerangkan, proses pengusulan formasi CPNS dilakukan secara berkala setiap tahun dengan mengacu pada kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perangkat daerah.

Menurutnya, setiap OPD memiliki kebutuhan sumber daya manusia yang berbeda, sehingga jumlah pegawai yang diusulkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan pada masing-masing instansi.

“Setiap tahun kita mengusulkan kebutuhan pegawai. Masing-masing perangkat daerah juga menyampaikan berapa kebutuhan mereka. Tetapi, kewenangan untuk menentukan jumlah formasi yang disetujui tetap berada di pemerintah pusat,” jelasnya.

Arbert menambahkan, hingga kini Pemko Palangka Raya belum memperoleh kepastian mengenai jumlah formasi CPNS yang dapat direalisasikan dalam rencana penerimaan mendatang.

Penetapan jumlah tersebut masih menunggu keputusan resmi dari kementerian terkait, sehingga pemerintah daerah belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai kuota penerimaan CPNS.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan informasi mengenai pembukaan seleksi CPNS sebelum ada pengumuman dan ketentuan resmi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, mengenai jadwal pendaftaran hingga mekanisme pelaksanaan seleksi CPNS, Arbert menyebut seluruh pengaturan teknis menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi urusan kepegawaian.

“Untuk teknis pelaksanaannya ada di pemerintah pusat. Kita tinggal menindaklanjuti hasilnya. Siapa pun yang dinyatakan lulus sesuai formasi yang tersedia, itulah yang nantinya diterima untuk memenuhi kebutuhan pegawai di daerah,” pungkasnya. (An)