Tanggap Darurat Karhutla Palangka Raya Berakhir 7 November, Pemko Masuk Masa Transisi Pemulihan Mulai 8 November

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berakhir pada 7 November 2026, kemudian dilanjutkan dengan masa transisi pemulihan pascabencana mulai 8 November 2026.

“Berdasarkan hasil evaluasi bersama, kami memutuskan bahwa masa tanggap darurat karhutla di Palangka Raya cukup sampai 7 November. Setelah itu, penanganan akan dilanjutkan melalui tahapan pemulihan pascabencana,” ujar Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi penanganan karhutla bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat BPBD Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Jumat (6/11/2026).

“Pertemuan ini kami laksanakan untuk mengevaluasi perkembangan penanganan karhutla, mengingat masa tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah daerah akan segera berakhir,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah pihak turut menyampaikan laporan dan perkembangan kondisi terkini, termasuk BMKG, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, serta unsur Forkopimda. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah daerah menetapkan langkah penanganan berikutnya.

Zaini menyebutkan, hasil pembahasan bersama menunjukkan bahwa seluruh peserta menyepakati tidak adanya perpanjangan status tanggap darurat. Pemerintah daerah kini mulai mengarahkan perhatian pada upaya pemulihan wilayah yang terdampak bencana karhutla.

“Mulai 8 November nanti, kita memasuki tahapan transisi pemulihan. Karena itu, langkah berikutnya adalah mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk proses pemulihan pascabencana,” tuturnya.

Salah satu prioritas dalam masa transisi tersebut adalah melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana atau JITUPASNA. Pengkajian ini bertujuan mengidentifikasi dampak karhutla sekaligus menentukan kebutuhan penanganan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Kami sudah meminta BPBD Kota agar segera melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana. Hasilnya nanti menjadi dasar untuk menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P,” ungkap Zaini.

Selain menyiapkan dokumen perencanaan, Pemko Palangka Raya juga akan memaksimalkan sisa anggaran yang tersedia untuk mendukung proses pengkajian tersebut. Dengan demikian, kebutuhan pemulihan dapat disusun berdasarkan hasil pendataan dan kondisi aktual di lapangan.

Meski status tanggap darurat berakhir, Zaini menegaskan bahwa penanganan karhutla tetap dilanjutkan, terutama pada sejumlah lokasi yang masih memiliki sisa titik api. Upaya pembasahan dan pemadaman tetap diperlukan agar kebakaran tidak kembali meluas.

“Berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti seluruh penanganan dihentikan. Petugas tetap harus melakukan pembasahan dan memastikan sisa-sisa api benar-benar tertangani agar tidak kembali memicu kebakaran,” pungkasnya. (red)