Masuki Masa Pemulihan, Pemko Palangka Raya Siapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascakarhutla

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mulai menyusun rencana pemulihan pascabencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya telah diminta untuk segera melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana atau JITUPASNA sebagai tahapan awal penyusunan R3P.

“BPBD Kota sudah kita instruksikan untuk secepatnya melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana. Setelah itu, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P juga harus segera disusun,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurut Zaini, JITUPASNA menjadi tahapan penting untuk memetakan dampak yang ditimbulkan akibat karhutla sekaligus menentukan kebutuhan penanganan pada masa pemulihan.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses tersebut adalah kerusakan infrastruktur yang terdampak selama bencana berlangsung.

“Dari penjelasan BPBD Provinsi sebelumnya, penanganan dampak, khususnya rehabilitasi, memang menjadi pekerjaan yang cukup besar. Pak Kalaksa juga menyampaikan bahwa karhutla ini turut merusak sejumlah infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan,” jelasnya.

Melalui hasil pengkajian tersebut, Pemko Palangka Raya akan memperoleh gambaran mengenai fasilitas umum maupun infrastruktur yang membutuhkan penanganan dan perbaikan agar dapat kembali dimanfaatkan masyarakat.

Meski demikian, Zaini menyampaikan bahwa total kerugian akibat karhutla di wilayah Kota Palangka Raya belum dapat ditetapkan karena proses pendataan dan penghitungan masih berlangsung.

“Kerugiannya masih dalam proses penghitungan. Setelah JITUPASNA selesai dilaksanakan, baru akan terlihat berapa besaran kerugian yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Hasil pendataan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai dampak dan kerugian akibat karhutla.

“Data-data itu nantinya akan disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga informasi yang disampaikan benar-benar menjadi satu data,” tuturnya.

Selain mempersiapkan proses pendataan, Pemko Palangka Raya juga akan mengoptimalkan anggaran yang masih tersedia untuk menunjang pelaksanaan JITUPASNA.

Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperlancar identifikasi kerusakan serta pemetaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar pelaksanaan pemulihan pascabencana karhutla di Kota Palangka Raya. (An)