Cegah Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Anak, Pemko Palangka Raya Siapkan Payung Hukum Kota Layak Anak

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendorong penguatan perlindungan anak melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang salah satu tujuannya menjamin pemenuhan hak anak serta mencegah berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan hal tersebut saat membacakan sambutan Wali Kota Palangka Raya dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di DPRD Kota Palangka Raya, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutan Wali Kota Fairid Naparin tersebut dijelaskan, penyelenggaraan Kota Layak Anak membutuhkan landasan hukum yang kuat agar pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Salah satu fokus utama Raperda tersebut adalah memastikan setiap anak memperoleh haknya sekaligus mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan tumbuh kembang mereka.

“Adapun tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran,” ujar Arbert.

Selain perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pemko Palangka Raya juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Hal tersebut mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, hingga fasilitas publik yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak.

Lingkungan yang ramah anak juga diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Karena itu, aspek keamanan, kesehatan, dan inklusivitas menjadi bagian dari tujuan penyelenggaraan Kota Layak Anak.

“Selain itu, Raperda ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, media, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kota layak anak,” lanjutnya.

Menurut Pemko, perlindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah daerah. Keterlibatan keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media juga diperlukan agar upaya pemenuhan hak anak dapat berjalan secara menyeluruh.

Melalui Raperda tersebut, pembangunan Kota Palangka Raya diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan pemenuhan hak serta perlindungan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam mewujudkan generasi Palangka Raya yang sehat, cerdas, terlindungi, berkarakter, dan berkualitas. (An)