Masa Transisi Karhutla, Pemko Palangka Raya Kurangi Personel Bertahap

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berencana mengurangi jumlah personel organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara bertahap seiring beralihnya penanganan bencana ke masa transisi pascabencana.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini mengatakan, berakhirnya status tanggap darurat tidak serta-merta membuat seluruh kegiatan penanganan karhutla dihentikan, mengingat masih terdapat potensi titik api yang perlu diantisipasi.

“Personel tidak langsung ditarik seluruhnya karena sekarang kita memasuki masa transisi. Seperti yang disampaikan BPBD Provinsi, bukan berarti setelah status tanggap darurat berakhir, karhutlanya juga langsung selesai,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, petugas masih diperlukan untuk melanjutkan penanganan di sejumlah lokasi yang memiliki sisa titik api, terutama melalui kegiatan pembasahan lahan dan pemadaman.

“Penanganan setelah tanggap darurat juga masih ada. Sisa-sisa api harus tetap ditangani melalui pembasahan maupun pemadaman, sehingga keberadaan personel di lapangan masih dibutuhkan,” jelasnya.

Zaini menyebutkan, jumlah personel yang sebelumnya diterjunkan dalam penanganan karhutla di Kota Palangka Raya sempat mengalami penambahan besar setelah pemerintah daerah menerima Bantuan Presiden (Banpres).

Penambahan tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran, khususnya ketika penanganan karhutla membutuhkan dukungan tenaga lebih besar di lapangan.

“Setelah kita menerima dana Bantuan Presiden (Banpres), jumlah personel memang langsung kita tingkatkan. Penambahannya hampir tiga kali lipat, kurang lebih mencapai 600 orang,” ungkapnya.

Seiring dimulainya tahapan pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA), Pemko Palangka Raya akan mengevaluasi kembali kebutuhan tenaga yang harus disiagakan dalam penanganan karhutla.

Zaini menegaskan, penyesuaian jumlah petugas akan mengacu pada perkembangan situasi serta tingkat kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah, sehingga pengurangan tidak dilakukan secara serentak.

“Memasuki tahapan JITUPASNA ini, jumlah personel nantinya akan kita kurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (An)