Lonjakan Karhutla Puncak Kemarau Agustus 2026: Gubernur Agustiar Laporkan Kondisi Kalteng ke Presiden Prabowo

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melaporkan perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (22/08/2026), seiring meningkatnya kebakaran pada puncak musim kemarau Agustus.

Laporan tersebut memuat kondisi Karhutla, kesiapan sumber daya dan sarana prasarana, mobilisasi personel gabungan, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan di Kalteng.

Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalteng per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dan 1.639 kejadian Karhutla. Tim darat telah menangani area terbakar seluas 4.499,21 hektare, sedangkan analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luasan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.

Secara nasional, pada periode Januari hingga Juni 2026, luas Karhutla Kalteng berada di peringkat kesembilan dari 38 provinsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena intensitas kebakaran meningkat memasuki puncak musim kemarau.

Analisis BPB-PK Kalteng mencatat Agustus 2026 menjadi periode dengan peningkatan Karhutla paling signifikan sepanjang tahun. Dalam 18 hari pertama Agustus, tercatat 14.659 hotspot, 798 kejadian, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.

Angka tersebut telah melampaui akumulasi Karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pemerintah daerah menilai kondisi ini memerlukan penguatan upaya pencegahan dan pemadaman secara terpadu.

Peningkatan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, tiga dari enam stasiun ISPU aktif berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.

Ketiga wilayah tersebut yakni Kasongan, Kabupaten Katingan; Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas; dan Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Sementara Palangka Raya, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, berada dalam kategori Tidak Sehat.

Untuk memperkuat penanganan, Gubernur Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026. Status tersebut berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Sejumlah kabupaten/kota juga telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla, di antaranya Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan.

Sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu untuk menangani Karhutla di Kalteng. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta 5.303 personel relawan dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar.

Dukungan operasi udara dari BNPB meliputi satu pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, dan empat helikopter water bombing. Operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan dalam tiga periode.

Dalam laporan kepada Presiden, Agustiar juga menyampaikan sejumlah kendala penanganan Karhutla. Kendala tersebut meliputi keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, serta keterbatasan sumber air dan dukungan operasional.

Pemprov Kalteng mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing. Helikopter tersebut direncanakan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun untuk memperkuat jangkauan operasi, terutama di wilayah barat Kalteng.

Selain armada udara, pemerintah daerah mengusulkan penambahan peralatan pemadaman darat. Kebutuhan tersebut meliputi kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, dan alat komunikasi untuk mendukung operasi TNI, Polri, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat. Pembangunan sumur bor dan embung di kawasan rawan Karhutla juga menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sumber air.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.

Laporan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan penanganan Karhutla di seluruh wilayah Kalteng berjalan cepat, terukur, dan efektif. (red)