Wali Kota Fairid Naparin: Kerugian Masyarakat Jadi Fokus Penghitungan Dampak Karhutla Palangka Raya

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masih menunggu perkembangan kondisi perekonomian daerah sebelum menetapkan nilai kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum mengantongi data pasti mengenai total kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.

“Penghitungan dampak karhutla perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah kota ingin mengetahui sejauh mana bencana tersebut memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga,” kata Fairid, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, dampak karhutla tidak cukup hanya dinilai berdasarkan luas lahan yang terbakar maupun kerusakan lingkungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fairid menegaskan, kondisi sosial dan aktivitas ekonomi warga menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhitungkan dalam menentukan besaran kerugian akibat karhutla.

“Yang terutama kami menghitung kerugian kan ke masyarakatnya,” ujarnya.

Di sisi lain, kerusakan kawasan hutan hingga wilayah konservasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi dampak bencana tersebut. Namun, Pemko Palangka Raya masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui metode penghitungan kerugian pada kawasan tersebut.

“Kalau masalah hutan, taman nasional itu seperti apa kita masih belum tahu,” katanya.

Untuk dampak ekonomi daerah, Fairid menyebut penghitungan akan mempertimbangkan perkembangan perekonomian pada kuartal IV atau periode Oktober hingga Desember 2026.

Pemerintah akan melihat kondisi ekonomi pada penghujung tahun untuk memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai pengaruh karhutla terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian Kota Palangka Raya.

“Mungkin kami nanti menghitung dari segi sisi perekonomian, tapi kan nanti kita lihat di kuartal terakhir ya, kuartal keempat,” jelasnya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemko Palangka Raya diharapkan dapat memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai dampak karhutla 2026. Hasil penghitungan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan pascabencana. (An)